Tim Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI lakukan monitoring di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, Jalan Abdul Muis, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat.

Kita bicarakan hal ini kepada pimpinan, apakah akan dimasukan dalam rencana anggaran tahun depan atau bagaimana. Karena kalau memakai sistem satelit akan memakan biaya yang besar, yaitu Rp 15 miliar sekali pakai

Dalam kegiatan ini, tim melakukan pemantauan ke ruang pusat data dan informasi (Pusdatin) dan sistem kerjanya. Lalu alat-alat penunjang kinerja yang dimiliki BPBD DKI, seperti automatic wheater station (AWS) juga diperiksa.

"Kita perlu meninjau AWS karena fungsinya sebagai pengukur panas, curah hujan dan arah angin dengan radius maksimal satu kilometer. Ini sangat penting dalam pelaporan cuaca di Jakarta," ujar Dany Sumirat Kurniawan, Kepala Sub Bidang Tata Praja Bidang Pemerintahan Bappeda DKI Jakarta, Jumat (18/8).

Menurut Dany, jumlah AWS yang ada sekarang sangat minim. Sehingga tidak dapat mengakomodir secara keseluruhan wilayah DKI Jakarta.

"Kita bicarakan hal ini kepada pimpinan, apakah akan dimasukan dalam rencana anggaran tahun depan atau bagaimana. Karena kalau memakai sistem satelit akan memakan biaya yang besar, yaitu Rp 15 miliar sekali pakai," tandasnya.

Sedangkan untuk alat lain, Dany mengaku masih akan melakukan pemeriksaan. Sehingga bisa diambil kebijakan untuk tahun depan.

"Seperti disaster warning system (DWS) untuk peringatan seperti banjir dan gempa, dan automatic water level recorder (AWLR) untuk sensor tinggi muka air ini, juga tidak akan luput dari pembahasan selanjutnya," tandasnya.